Layanan WA
Keterbukaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Disdukcapil Kota Salatiga

Penyediaan dokumen publik resmi secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Profil & Kedudukan PPID Pelaksana

Kedudukan hukum, wewenang, dan janji pelayanan keterbukaan informasi

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga ditetapkan sebagai PPID Pelaksana yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan informasi, klasifikasi dokumen, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), serta penanganan permohonan informasi warga di lingkungan kerja dinas.

Tugas PPID

  • Mengklasifikasikan informasi publik dinas secara periodik.
  • Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dinas.
  • Melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu.
  • Melakukan pengujian konsekuensi informasi dikecualikan.

Asas Pelayanan

  • Transparan & Cepat: Penyajian data yang akurat dan responsif.
  • Mudah Diakses: Dapat diakses secara fisik maupun elektronik.
  • Bebas Biaya: Pengajuan permohonan informasi 100% Gratis.
  • Rahasia & Aman: Perlindungan ketat data pribadi warga.

Maklumat Pelayanan PPID

"Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, profesional, cepat, mudah, akurat, dan bebas biaya sesuai undang-undang yang berlaku."

Drs. Noegroho Agoes Setijono Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NIP. 19670802 199703 1 002

Alur & Prosedur Layanan PPID

Panduan tata cara permohonan informasi dan pengajuan keberatan resmi

1. Alur Permohonan Informasi Publik

1

Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara langsung ke Loket PPID Disdukcapil Salatiga.

2

Verifikasi Identitas

Petugas memverifikasi kelengkapan administrasi dan kartu identitas pemohon (KTP/NIK).

3

Pengujian Data

PPID melakukan penelusuran dokumen dan memastikan data tidak bersifat dikecualikan (rahasia).

4

Pemberian Informasi

Keputusan penolakan atau pemberian salinan data diserahkan dalam kurun waktu yang diatur undang-undang.

Jangka Waktu Penyelesaian Tanggapan

Sesuai UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, PPID Pelaksana wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 Hari Kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang secara sah selama 7 Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis jika berkas memerlukan penanganan khusus.

2. Alur Pengajuan Keberatan

1

Ajukan Keberatan

Pemohon merasa tidak puas/permohonan ditolak, lalu mengajukan permohonan keberatan resmi.

2

Registrasi Keberatan

Petugas meregistrasi berkas keberatan ke Buku Register Keberatan Resmi PPID Salatiga.

3

Keputusan Atasan

Atasan PPID (Kepala Dinas) mempelajari alasan dan memberikan tanggapan resmi.

4

Respon Keberatan

Tanggapan tertulis ditandatangani Atasan PPID dan diserahkan ke pemohon (maks 30 hari).

3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Komisi Informasi)

Eskalasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Apabila tanggapan tertulis Atasan PPID tidak memuaskan atau permohonan keberatan tidak ditanggapi dalam kurun waktu 30 Hari Kerja, pemohon berhak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID atau berakhirnya batas waktu tanggapan.

Informasi Publik Berkala

Disediakan dan diumumkan secara rutin sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008
Berikut adalah katalog lengkap dokumen publik resmi, laporan kinerja, anggaran, kebijakan, serta standar pelayanan Disdukcapil Kota Salatiga yang diperbarui secara periodik:
1. Profil Badan Publik & Integritas (LHKPN) 8 Dokumen
Kedudukan / Domisili & Alamat Lengkap
Jl. Pemuda No. 02, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
Lihat Peta
Ruang Lingkup Kegiatan, Maksud Dan Tujuan
Sejarah pendirian dan profil dasar kelembagaan dinas
Lihat Rincian
Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)
Perwali Salatiga No. 18 Tahun 2024 • Rincian tugas pokok & fungsi kedinasan
Lihat Tupoksi
Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja
Rincian bidang pendaftaran, pencatatan sipil, dan PIAK
Lihat Rincian
Struktur Organisasi
Format: Bagan Visual Sesuai Perwali No. 18 Tahun 2024
Lihat Bagan
Profil Singkat Pejabat Struktural
Daftar nama, jabatan, dan profil pimpinan kedinasan
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN KPK)
Format: PDF • Rekap kepatuhan 5 pejabat struktural Disdukcapil
Dasar Pembentukan & Tata Kerja Kelembagaan (Ekivalen AD/ART)
Perwali Salatiga No. 18 Tahun 2024 • Format: PDF (322 KB)
Buka Dokumen
2. Perencanaan & Kinerja Instansi (Renstra, Renja, LKjIP, PK) 4 Dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA)
Format: PDF • Dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah
Buka RENSTRA
Rencana Kerja (RENJA)
Format: PDF • Rencana Kerja Operasional Tahunan
Buka RENJA
Perjanjian Kinerja (PK)
Format: PDF • Komitmen Target Kinerja Kepala Dinas
Buka PK
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Format: PDF • Akuntabilitas Capaian Kinerja Tahunan
Buka LKjIP
3. Ringkasan Informasi Program & Kegiatan 6 Dokumen
Nama Program Dan Kegiatan
Format: PDF • Rencana Pelaksanaan Program Dinas
Buka Dokumen
Penanggungjawab, Pelaksana Program & Nomor Kontak
Format: PDF • Rincian PIC & Nomor Telepon Resmi
Buka Dokumen
Target Dan/Atau Capaian Program Dan Kegiatan
Format: PDF • Indikator Kinerja & Realisasi Output
Buka Dokumen
Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Format: PDF • Timeline & Matriks Kegiatan Tahunan
Buka Dokumen
Anggaran Program Dan Kegiatan (Sumber Dan Jumlah)
Format: PDF • Alokasi APBD & Rincian Pendanaan
Buka Dokumen
Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik
Format: PDF • Jadwal Kegiatan Utama Kedinasan
Buka Dokumen
4. Transparansi Laporan Keuangan & Aset (Diaudit) 6 Dokumen
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Format: PDF • Laporan Realisasi Anggaran Resmi
Buka LRA
Neraca Keuangan
Format: PDF • Neraca Posisi Keuangan Dinas
Buka Neraca
Laporan Arus Kas & Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Format: PDF • Standar Akuntansi Pemerintahan
Buka CALK
Daftar Aset dan Investasi
Format: PDF • Inventaris Barang Milik Daerah
Buka Daftar Aset
Ringkasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
Format: PDF • Ringkasan RKA Dinas
Buka RKA
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Format: PDF • Ringkasan DPA Dinas
Buka DPA
5. Informasi Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) 3 Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): a. Tahap Perencanaan
Format: PDF • SiRUP & Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Buka RUP
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): b. Tahap Pemilihan
Format: PDF • Hasil Pemilihan Penyedia / LPSE
Buka Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): c. Tahap Pelaksanaan
Format: PDF • Kontrak & Realisasi Pekerjaan
Buka Kontrak
6. Regulasi, Kebijakan & Pengaduan Wewenang 6 Dokumen
Daftar Rancangan Peraturan & Kebijakan Dalam Proses Pembuatan
Format: PDF • Tahap Pembentukan Regulasi Daerah
Buka Dokumen
Daftar Peraturan & Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan
Format: PDF • Regulasi Resmi yang Mengikat Publik
Buka Dokumen
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Format: Panduan Gambar • Prosedur Pemohon Informasi PPID
Buka Panduan
Tata Cara Pengajuan Keberatan & Penyelesaian Sengketa
Format: Panduan Gambar • Alur Eskalasi Keberatan Informasi
Buka Panduan
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat
Format: Panduan Gambar • Prosedur Pelaporan Pelanggaran Disiplin
Buka Panduan
Pengaduan Pelanggaran Pihak Berizin / Perjanjian Kerja
Format: Panduan Gambar • Mekanisme Aduan Pihak Ketiga
Buka Panduan
7. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik 4 Dokumen
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima
Format: PDF • Rekapitulasi Register Permohonan Informasi
Buka Rekap
Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi
Format: PDF • Rata-rata Durasi Layanan (Maks. 10 Hari Kerja)
Buka Rekap
Jumlah Permintaan yang Dikabulkan & Permintaan Ditolak
Format: PDF • Statistik Keputusan Layanan PPID
Buka Rekap
Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik
Format: PDF • Berdasarkan Uji Konsekuensi & UU PDP
Buka Rekap
8. Standar Layanan Adminduk, WNA & Data Agregat 14 Layanan
Persyaratan Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
Penerbitan baru, perubahan data, pisah KK & penambahan anggota
Lihat Syarat
Persyaratan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el) & IKD
Perekaman pemula, penggantian rusak/hilang, & aktivasi IKD
Lihat Syarat
Persyaratan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
Penerbitan kartu identitas usia 0-5 tahun & 5-17 tahun kurang satu hari
Lihat Syarat
Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPWNI)
Pindah keluar kota, antar kecamatan, & kedatangan warga baru
Lihat Syarat
Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran
Pencatatan kelahiran baru, terlambat & surat keterangan lahir
Lihat Syarat
Persyaratan Penerbitan Akta Kematian
Pelaporan kematian warga untuk tertib administrasi kependudukan
Lihat Syarat
Persyaratan Penerbitan Akta Perkawinan (Non-Muslim)
Pencatatan sipil perkawinan sah pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
Lihat Syarat
Persyaratan Penerbitan Akta Perceraian (Non-Muslim)
Pencatatan putusan perceraian pengadilan negeri berkekuatan hukum tetap
Lihat Syarat
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Format: PDF • Leaflet Panduan Pencatatan Sipil Terpadu
Buka Panduan
Persyaratan Layanan Inovasi Paket 3-in-1 dan 6-in-1
Format: PDF • Leaflet Panduan Pendaftaran Penduduk Terpadu
Buka Panduan
Panduan Pengelolaan Organisasi & Administrasi
Format: PDF • Panduan Pengelolaan Organisasi & Administrasi
Buka Panduan
Persyaratan & Tata Cara Pelayanan WNA
Format: PDF • Standar Pelayanan Dokumen WNA Lengkap
Buka Berkas WNA
Laporan Ketersediaan Blangko KTP-el
Update berkala ketersediaan stok fisik keping KTP-el di loket
Cek Instagram
Laporan Data Agregat Kependudukan Kota Salatiga
Portal DSS DATAKU Salatiga: Statistik kependudukan resmi terpadu
Buka Portal DSS

Informasi Setiap Saat

Daftar informasi publik yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh masyarakat
Daftar dokumen hukum, katalog tata kerja, serta regulasi publik resmi yang selalu terbuka untuk diakses masyarakat setiap saat:
Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Salatiga
Format: PDF • Ukuran: 1.1 MB • Tahun: 2026
Unduh
Peraturan Wali Kota Salatiga No. 18 Tahun 2024
Format: PDF • Dokumen Hukum JDIH • Tahun: 2024
JDIH
SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Resmi
Format: HTML / PDF • Ukuran: 1.5 MB • Tahun: 2026
Lihat
Panduan Hak & Kewajiban Pemohon Informasi
Format: PDF • Ringkasan UU KIP • Tahun: 2026
Unduh

Informasi Serta Merta

Informasi penting darurat terkait operasional dan hajat hidup publik

Merupakan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta tanpa penundaan karena menyangkut kepentingan umum dan kelancaran pelayanan warga Kota Salatiga.

Pemberitahuan Pemeliharaan Sistem & Gangguan Jaringan

Seluruh gangguan sinkronisasi data SIAK Terpusat dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, pemeliharaan rutin server, atau pemadaman listrik berkala yang berdampak pada antrean pelayanan loket akan diumumkan secara langsung melalui running-text/ticker situs ini serta media sosial resmi dinas.

Himbauan Keamanan Transaksi & Anti-Pungli

Kami mengumumkan secara serta-merta bahwa seluruh urusan pelayanan kependudukan Kota Salatiga 100% Bebas Biaya (Gratis). Segala bentuk pungutan liar atau calo yang menawarkan percepatan dokumen dengan biaya tertentu adalah tindakan pidana ilegal dan wajib segera dilaporkan.

Informasi Dikecualikan

Informasi rahasia yang dilindungi undang-undang perlindungan data

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat kategori informasi publik yang bersifat rahasia dan dikecualikan untuk melindungi keamanan negara dan privasi warga negara:

Kerahasiaan Data Kependudukan Pribadi

Seluruh arsip data pribadi perorangan warga Kota Salatiga seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), rekam sidik jari biometrik, iris mata, tanda tangan elektronik, serta riwayat pencatatan sipil sensitif bersifat rahasia. Data tersebut hanya dapat diberikan kepada instansi hukum berwenang dengan surat penetapan pengadilan, atau atas izin tertulis langsung dari warga pemilik data.

Kerahasiaan Sistem Keamanan TI & Jaringan SIAK

Seluruh detail arsitektur server SIAK Terpusat, sandi akses (*credentials*), kode sumber (*source code*) aplikasi pelayanan dinas, serta skema infrastruktur keamanan siber adalah rahasia negara untuk mencegah gangguan siber dan kebocoran data berskala massal.